Colleger Radio - Menjadi pemimpin tidak hanya mampu memerintah saja, tapi juga mampu meyakinkan bawahan atau masyarakat luas untuk bisa menerima setiap keputusan yang diambil. Prinsip ini yang selalu dipegang teguh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama menjadi seorang pemimpin.Rahasia itu dibagikan JK dalam seminar bertajuk 'Menggagas Kepemimpinan Indonesia Masa Depan' di auditorium Magister Management (MM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Di hadapan ratusan mahasiswa itu, dia menyebut, seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk menggapai tujuan bersama.
Dia menceritakan pengalamannya saat mengambil kebijakan konversi minyak tanah ke bahan bakar gas. Banyak yang menggangap kebijakan yang diambilnya sulit terealisasi bahkan sudah mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.
Tidak gentar, JK tetap nekad mengambil kebijakan tersebut dengan pertimbangan mengurangi subsidi minyak tanah yang selalu 'membengkak' setiap tahun. Ketika meminta dana yang sangat fantastis kepada menteri keuangan kala itu sontak dia mendapat penolakan.
"Saya minta dana Rp15 triliun ke menteri keuangan untuk program ini. Dianggap dana itu terlampau besar. Saya kira wajar kalau menteri keuangan pelit. Kalau nggak pelit tidak akan jadi menteri keuangan," kenang JK sambil tertawa, seperti dilansir Okezone, Kamis (19/9/2013).
Pengalaman lain yang juga membekas bagi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu adalah saat melakukan upaya damai antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saat itu, dia kembali meminta anggaran kepada menteri keuangan sebesar Rp2 triliun.
"Dana Rp2 triliun cukup dipakai selama satu kali saja. Daripada mengalokasikan anggaran operasi militer yang mencapai Rp1,5 triliun per tahun," jelasnya.
Menurut JK, menjadi pemimpin harus mampu meyakinkan semua orang dan tetap percaya diri. Lebih dari itu, seorang pemimpin harus mengambil inisiatif lebih dulu ketimbang orang lain.
"Menjadi follower itu tidak akan sukses, tapi sukses bagi mereka yang punya inisiatif. Ibarat pemimpin yang mau blusukan itu identik dengan Jokowi maka kalau ada pemimpin yang mau ikutan blusukan dianggap pengekor Jokowi," tandas JK. (Okezone/ade)