Colleger Radio - Secara filosofis, otonomi bersifat kodrati bagi perguruan tinggi. Oleh karena itu, sifat universitas sangat khusus, tidak bisa disamakan dengan lembaga politik, lembaga pemerintahan, dan atau lembaga bisnis.Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Airlangga (Unair) Tjitjik Srie Tjahjandarie, Ph.D menegaskan, otonomi perguruan tinggi hanya dapat tumbuh subur apabila berbentuk Badan Hukum (BH) sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Bahkan, hingga saat ini pun Unair masih memperjuangkan kebebasan akademik melalui otonomi kampus.
"Tanpa adanya otonomi, Unair akan tutup. Kesadaraan itu timbul karena kami merasa dengan pengelolaan tradisional, secara kompetensi, Unair tidak bisa bergerak apa-apa," kata Srie dalam diskusi "Pendidikan Tinggi yang Otonom dan Anti-Komersialisasi" di ruang senat lantai 2, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2013).
Srie menilai, sistem otonomi akan membuat pengelolaan kampus menjadi efektif dan efisien. Kampus pun jauh dari komersialisasi. Menurutnya, penyelenggaraan PTN berbadan hukum (PTN BH) terbukti menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
"Paradigma yang tradisional kami ubah sesuai kebutuhan sehingga kampus menjadi efektif dan efisien. Selain itu, otonomi tidak membuat PTN jadi komersil, karena wajib pemerintah menanggung mahasiswa yang kurang mampu," lanjutnya.
Salah satu bentuk tidak komersilnya PTN BH adalah, ujar Srie, alokasi subsidi biaya pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu. Di Unair, sistem ini disebut SPP berkeadilan. Dia mengklaim, mahasiswa kaya di Unair hanya lima persen.
"Oleh karena itu, saya kira mari kita bersama-sama menelaah satu implementasi UU Dikti ini satu per satu. Dengan otonomi, kampus jadi lebih baik dan setara dengan perguruan tinggi di dunia," tutur Srie.